Filsafat Hukum Kritis atas Peran Hukum dalam Demonstrasi di Indonesia: Emansipasi atau Represi?

Abstract

Latar belakang: Penegakan hukum terhadap demonstrasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola represif yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Hukum yang semestinya menjamin kebebasan berekspresi justru kerap dijadikan legitimasi kekuasaan untuk membungkam kritik. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara filosofis peran hukum dalam praktik kekuasaan negara terhadap demonstrasi, serta menelaah apakah hukum berfungsi sebagai alat emansipasi atau dominasi.

Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan kritis, didukung oleh analisis wacana, interpretasi teks hukum, serta kajian atas kasus-kasus represif yang terjadi dalam rentang tahun 2020–2025. Kerangka teoritis yang digunakan meliputi pemikiran Michel Foucault, Jürgen Habermas, dan Antonio Gramsci.

Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dalam konteks demonstrasi di Indonesia lebih cenderung bersifat represif daripada emansipatoris. Hukum digunakan oleh negara untuk meredam protes sosial dan mengontrol wacana publik atas nama ketertiban dan keamanan.

Kesimpulan: Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum di Indonesia tidak berdiri netral, melainkan beroperasi dalam struktur ideologis yang mendukung dominasi negara. Novelty dari penelitian ini terletak pada keberhasilan mengintegrasikan filsafat hukum kritis dengan studi konkret penegakan hukum, serta membongkar peran hukum sebagai alat hegemonik yang jarang dibahas secara eksplisit dalam studi hukum nasional.