Evaluasi Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Efisiensi Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan

Abstract

Latar belakang: Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara mandiri. Efektivitas PAD dan efisiensi keuangan daerah menjadi aspek yang perlu diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola pendapatan dan belanja daerah secara optimal. Kabupaten Nias Selatan sebagai salah satu daerah otonom perlu melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah agar tercipta tata kelola yang efektif dan efisien. 

Metode penelitian: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan evaluatif. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari Portal Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), meliputi anggaran PAD, realisasi PAD, realisasi pendapatan daerah, dan realisasi belanja daerah tahun 2020–2024. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi keuangan daerah untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Hasil penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PAD Kabupaten Nias Selatan selama tahun 2020–2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 hingga 2022, efektivitas PAD berada dalam kategori tidak efektif, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 meningkat menjadi sangat efektif. Secara rata-rata, tingkat efektivitas PAD mencapai 102,14% sehingga termasuk kategori sangat efektif. Sementara itu, tingkat efisiensi keuangan daerah menunjukkan rata-rata sebesar 98,70% dan termasuk kategori kurang efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun capaian PAD meningkat, pengelolaan belanja daerah masih belum optimal. 

Kesimpulan: Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan telah mampu meningkatkan efektivitas PAD pada akhir periode penelitian, namun efisiensi keuangan daerah masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun target PAD yang lebih realistis, meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, serta mengoptimalkan pengendalian belanja daerah agar pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efektif dan efisien.