Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Setelah Implementasi Transaksi Nontunai Pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memberi kewenangan kepada daerah untuk bisa mengatur masyarakatnya sendiri, membuat aturan yang berfungsi untuk mengelola daerahnya secara mandiri. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan transparan mengenai kualitas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh masa sebelum dan sesudah implementasi transaksi non tunai. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat apakah daerah sudah bisa mandiri dalam mengelola keuangannya sesuai dengan semangat otonomi daerah. Rasio keuangan daerah digunakan dalam penelitian ini sebagai alat ukurnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data yang bersumber dari laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Periode Tahun Anggaran 2013-2022 dengan menggunakan uji beda Paired Sampel T-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kota Payakumbuh belum memiliki kemandirian dalam kinerja keuangannya untuk masa sebelum dan setelah implementasi transaksi nontunai. Untuk rasio ketergantungan keuangan pemerintah pusat juga masih berada pada level yang tinggi tingkat ketergantungannya pada masa sebelum dan setelah implementasi transaksi nontunai. Dalam derajat desentralisasi fiskal diperoleh hasil yang sangat rendah, Kota Payakumbuh belum siap untuk menjalankan otonomi daerah sendiri. Apabila dilihat dari rasio efisiensi keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dikatakan kurang efisien dalam menekan jumlah belanja daerahnya. Sedangkan untuk rasio

keserasian Pemerintah Kota Payakumbuh tercatat masih belum serasi, hal ini bisa dilihat dengan masih tingginya belanja operasi apabila dibandingkan dengan belanja modal.