Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Sinar Hading dan Desa Ile Padung Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan desa di era reformasi pada hakekatnya adalah proses demokratisasi, dari orde baru berproses dari atas ke bawah, sebaliknya saat ini berproses dari bawah yakni dari desa itu sendiri. Perubahan paradigm baru  tersebut  mengakibatkan  desa  sebagai  kualitas kesatuan hukum yang otonom  dan  memiliki  hak  serta  wewenang  untuk  mengatur rumah tangga sendiri.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sinar Hading dan Desa Ile Padung, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD berperan aktif dalam mengawasi penggunaan APBDes, namun terdapat beberapa faktor penghambat seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum dan memberikan saran praktis bagi pemerintahan desa dalam meningkatkan efektivitas pengawasan penggunaan anggaran desa.