Simulasi dampak pajak karbon terhadap emisi CO2 sektor energi Indonesia: Pendekatan baseline, elastisitas harga, dan analisis sensitivitas

Aulia Keiko Hubbansyah; Yuli Ardianto; M. Nuruddin Subhan; Leonard; Selfia  Herlanda; Aldiansyah

doi:10.47709/jebma.v6i3.9744

Authors

Aulia Keiko Hubbansyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila
Yuli Ardianto FEB Universitas Pancasila
M. Nuruddin Subhan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila
Leonard Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila
Selfia Herlanda Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila
Aldiansyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila

DOI:

https://doi.org/10.47709/jebma.v6i3.9744

Abstract

Latar belakang: Indonesia telah memiliki dasar hukum pajak karbon sejak diundangkannya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), dengan tarif minimum Rp30 per kilogram CO₂e. Namun, hingga 2026 pajak tersebut belum diterapkan, dan perdebatan kebijakan masih berlangsung tanpa banyak dukungan estimasi kuantitatif mengenai seberapa besar emisi yang sebenarnya dapat ditekan. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut melalui simulasi ex-ante terhadap emisi CO₂ dari pembakaran batubara, minyak, dan gas bumi pada periode 2027–2030.

Metode: Baseline business as usual (BAU) disusun dari data tahunan 2014–2024 (11 observasi) dengan mengombinasikan metode drift, tren linear, dan Holt damped trend, yang akurasinya diuji melalui validasi holdout dan rolling-origin. Dampak pajak kemudian diturunkan dari kenaikan harga masing-masing bahan bakar dan respons permintaan berbasis elastisitas harga jangka pendek dan jangka panjang dari meta-analisis Labandeira et al. (2017), yang kesesuaiannya dengan konteks Indonesia diuji silang terhadap estimasi domestik Burke dan Kurniawati (2018). Empat skenario tarif dianalisis: Rp30.000, USD 10, USD 25, dan USD 50 per ton CO₂.

Hasil: Hasil simulasi menunjukkan bahwa tanpa pajak, emisi akan mencapai 931,5 MtCO₂ pada 2030. Tarif minimum UU HPP hanya menurunkan emisi tahun tersebut sebesar 1,9% (17,9 MtCO₂), sedangkan tarif USD 50 menurunkannya sebesar 29,2% (272,0 MtCO₂). Sekitar 84–90% penurunan berasal dari batubara, karena harga batubara DMO yang sangat rendah membuat beban pajak menjadi besar secara proporsional. Analisis sensitivitas mengungkap bahwa desain kebijakan lebih menentukan daripada asumsi perilaku: ketika pajak hanya berlaku pada 30% emisi batubara dalam skema cap-and-tax, atau ketika hanya seperempat beban pajak diteruskan ke harga, efek tarif minimum menyusut menjadi sekitar 0,5%.

Kesimpulan: Temuan ini mengindikasikan bahwa tarif minimum UU HPP lebih tepat dipandang sebagai sinyal kebijakan dan fondasi kelembagaan ketimbang instrumen mitigasi yang substansial.

References

Best, R., Burke, P. J., & Jotzo, F. (2020). Carbon pricing efficacy: Cross-country evidence. Environmental and Resource Economics, 77(1), 69–94. https://doi.org/10.1007/s10640-020-00436-x

Bisnis.com. (2026, 15 September). Cek kurs dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini, 15 September 2026. https://finansial.bisnis.com/read/20260915/90/2004225/cek-kurs-dolar-as-di-bca-bri-mandiri-dan-bni-hari-ini-15-september-2026

Burke, P. J., & Kurniawati, S. (2018). Electricity subsidy reform in Indonesia: Demand-side effects on electricity use. Energy Policy, 116, 410–421. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.02.018

Dahl, C., & Kurtubi. (2001). Estimating oil product demand in Indonesia using a co-integration error correction model. OPEC Review, 25, 1–21.

DDTCNews. (2025, 18 November). Pajak karbon tak kunjung berlaku, Kemenkeu beberkan alasannya. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1815284/pajak-karbon-tak-kunjung-berlaku-kemenkeu-beberkan-alasannya

Direktorat Jenderal Pajak [DJP]. (t.t.). Pajak karbon, solusi pendanaan APBN yang berkelanjutan? https://www.pajak.go.id/en/node/113480

Döbbeling-Hildebrandt, N., Miersch, K., Khanna, T. M., et al. (2024).* Systematic review and meta-analysis of ex-post evaluations on the effectiveness of carbon pricing. Nature Communications, 15. https://www.nature.com/articles/s41467-024-48512-w

Fabra, N., & Reguant, M. (2014). Pass-through of emissions costs in electricity markets. American Economic Review, 104(9), 2872–2899. https://doi.org/10.1257/aer.104.9.2872

Gardner, E. S., & McKenzie, E. (1985). Forecasting trends in time series. Management Science, 31(10), 1237–1246.*

Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and practice (3rd ed.). OTexts.*

IDXChannel. (2026, 25 Juni). Wamen ESDM tegaskan harga gas HGBT, industri, dan listrik tidak naik. https://www.rctiplus.com/news/detail/terkini/5414294/wamen-esdm-tegaskan-harga-gas-hgbt–industri–dan-listrik-tidak-naik

IPCC. (2006). 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories, Volume 2: Energy. Institute for Global Environmental Strategies.*

Kontan. (2025, 17 November). Menteri Bahlil pastikan harga batubara DMO tetap US$70 per ton. https://industri.kontan.co.id/news/menteri-bahlil-pastikan-harga-batubara-dmo-tetap-us70-per-ton

Koyck, L. M. (1954). Distributed lags and investment analysis. North-Holland.*

Labandeira, X., Labeaga, J. M., & López-Otero, X. (2017). A meta-analysis on the price elasticity of energy demand. Energy Policy, 102, 549–568. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.01.002

Lilliestam, J., Patt, A., & Bersalli, G. (2022). On the quality of emission reductions: Observed effects of carbon pricing on investments, innovation, and operational shifts. A response to van den Bergh and Savin (2021). Environmental and Resource Economics. https://doi.org/10.1007/s10640-022-00708-8

Nerlove, M. (1958). Distributed lags and demand analysis for agricultural and other commodities (Agriculture Handbook No. 141). U.S. Department of Agriculture.*

Olivia, S., & Gibson, J. (2008). Household energy demand and equity and efficiency aspects of subsidy reform in Indonesia. The Energy Journal, 29, 21–40.

Our World in Data. (2025). CO2 and greenhouse gas emissions dataset [Data set]. https://github.com/owid/co2-data

Parry, I., Black, S., & Roaf, J. (2021). Proposal for an international carbon price floor among large emitters (IMF Staff Climate Notes 2021/001). International Monetary Fund. https://doi.org/10.5089/9781513583204.066

PERHAPI. (2026, 9 Maret). Kementerian ESDM amankan 150 juta ton batubara untuk DMO tahun 2026. https://perhapi.or.id/kementerian-esdm-amankan-150-juta-ton-batubara-untuk-dmo-tahun-2026/

RRI. (2026, 10 Juni). Pertamina pastikan harga Pertalite dan Biosolar tetap. https://rri.co.id/nasional/2481146/pertamina-pastikan-harga-pertalite-dan-biosolar-tetap

Sa’ad, S. (2009). An empirical analysis of petroleum demand for Indonesia: An application of the cointegration approach. Energy Policy, 37, 4391–4396.

Tempo. (2025, 18 November). Kementerian Keuangan: Pajak karbon belum prioritas di APBN 2026. https://www.tempo.co/ekonomi/kementerian-keuangan-pajak-karbon-belum-prioritas-di-apbn-2026-2090593

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Warta Ekonomi. (2026a, 26 Juni). Jaga daya saing, pemerintah pastikan harga gas HGBT industri dan listrik tidak naik. https://wartaekonomi.co.id/read619209/jaga-daya-saing-pemerintah-pastikan-harga-gas-hgbt-industri-dan-listrik-tidak-naik

Warta Ekonomi. (2026b, 23 Juni). DMO batu bara PLN jadi sorotan, harga efektif penambang disebut hanya US$35–US$38 per ton. https://wartaekonomi.co.id/read618506/dmo-batu-bara-pln-jadi-sorotan-harga-efektif-penambang-disebut-hanya-us35-us38-per-ton

Yusuf, A. A., & Resosudarmo, B. P. (2015). On the distributional impact of a carbon tax in developing countries: The case of Indonesia. Environmental Economics and Policy Studies, 17(1), 131–156.*

Referensi bertanda bintang (*) dikutip dari pengetahuan umum dan belum dibuka langsung saat penyusunan draf ini; mohon verifikasi detail bibliografinya sebelum pengiriman.