Pengaruh Investasi, PDRB Per Kapita, dan Sektor Perdagangan dan Industri terhadap Tax Ratio

Edi Gunawan; Eddy Suratman; Wahyudi; Windhu Putra; Hayet

doi:10.47709/jebma.v6i3.9727

Authors

Edi Gunawan Tanjungpura University
Eddy Suratman
Wahyudi Tanjungpura University
Windhu Putra Tanjungpura University
Hayet Tanjungpura University

DOI:

https://doi.org/10.47709/jebma.v6i3.9727

Abstract

Kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak menjadi salah satu aspek penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah, terutama setelah adanya kebijakan penguatan local taxing power melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Perbedaan tingkat tax ratio antar kabupaten/kota di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa perkembangan aktivitas ekonomi belum selalu menghasilkan kemampuan perpajakan yang sama, sehingga diperlukan analisis mengenai faktor-faktor ekonomi yang memengaruhinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi, PDRB per kapita, serta sektor perdagangan dan industri terhadap tax ratio kabupaten/kota di Kalimantan Barat tahun 2021–2025. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi data panel menggunakan 70 observasi dari 14 kabupaten/kota selama periode 2021–2025. Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji Chow dan uji Hausman, dengan hasil menunjukkan bahwa Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang paling sesuai digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax ratio, sedangkan PDRB per kapita berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tax ratio. Sementara itu, sektor perdagangan dan industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax ratio kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Secara simultan, investasi, PDRB per kapita, serta sektor perdagangan dan industri berpengaruh signifikan terhadap tax ratio dengan kemampuan menjelaskan variasi perubahan tax ratio sebesar 99,89 persen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan penerimaan pajak daerah di Kalimantan Barat perlu diarahkan pada pengembangan investasi produktif dan peningkatan aktivitas sektor perdagangan serta industri, disertai dengan optimalisasi administrasi perpajakan agar potensi ekonomi daerah dapat dikonversi menjadi penerimaan pajak secara lebih optimal.

References

Badan Pusat Statistik. (2025). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota di Indonesia 2021–2025. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2025). Provinsi Kalimantan Barat dalam Angka 2025. Pontianak: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.

Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2014). Taxation and development: The weakest link? In J. Alm, J. Martinez-Vazquez, & M. Rider (Eds.), The challenges of tax reform in a global economy. New York: Springer.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2025). Data penerimaan pajak daerah kabupaten/kota. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2021). Basic econometrics (6th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Kuncoro, M. (2018). Perencanaan pembangunan daerah: Teori dan aplikasi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public finance in theory and practice (5th ed.). New York: McGraw-Hill.

Noviyanti, N., & Zen, F. (2022). Local tax effort and fiscal capacity in Indonesian local governments. Journal of Indonesian Economy and Business, 37(3), 250–268.

Pramanda, A., Sukmadilaga, C., & Yudianto, I. (2023). The determinants of local tax effort: Evidence from Indonesian regencies and municipalities. Journal of Accounting Auditing and Business, 6(1), 1–15.

Putri, A., & Rahman, A. (2024). Economic capacity and local government fiscal performance in Indonesia. Journal of Regional Economics Indonesia, 5(2), 115–128.

Rafsanjani, M., & Agustina, L. (2022). Determinants of tax ratio in Indonesian provinces. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 13(2), 145–160.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic development (13th ed.). Harlow: Pearson.

Sari, D., & Wahyudi, T. (2024). Investment and regional fiscal capacity: Evidence from Indonesian local governments. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 22(1), 55–70.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic development (13th ed.). Pearson.